Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengkaji untuk melanjutkan pembangun mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Jakarta. Bahkan investor dari Korea Selatan dan Belanda siap mendanai proyek yang dikenal dengan ‘Tanggul Garuda Raksasa’.
Komitmen dukungan dua negara tersebut didapat ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menghadiri acara World Water Forum di Korea, April lalu. Dalam kesempatan tersebut, ternyata juga dicapai kesepakatan dengan dua negara sekaligus untuk merealisasikan program tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Jakarta.
Dua negara yang digandeng untuk mengerjakan mega proyek yang juga dikenal dengan ini National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) ini adalah Korea dan Belanda.
Direktur Jenderal Sumberdaya Air (SDA) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi mengatakan, Kedua negara itu siap memberikan dukungan tenaga ahli termasuk menggelontorkan dana untuk membantu realisasi proyek tersebut.
Dari informasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dana yang digelontorkan masing-masing sebesar 3 juta Euro (US$ 3,405 juta atau Rp 44,265 miliar) dari pihak Belanda dan dari Korea Selatan sebesar US$ 10 juta (Rp 130 miliar).
“Waktu di Korea kan Pak Menteri (Menteri PUPR) meneken MoU dengan Menteri Infrastrutktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henriette Schultz Van Haegen-Mass Geesteranus, dan MoU dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA),” ujar Midjiadi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dana tersebut, kata Mudjiadi akan digunakan untuk mendanai sejumlah kegiatan terkait realisasi NCICD.
“Jadi Belanda tetap ingin bantu kita dalam meneruskan program NCICD terutama untuk bagian B dan C, di luar A, karena yang A saat ini sedang dalam tahap implementasi. Sedangkan Korea ingin membantu uktuk menyelesaikan detail design tahap A, juga pendanaan,” kata Mudjiadi.
Bukan sekedar MoU, dua negara ini juga berniat menindaklajutinya hingga bisa direalisasikan. Salah satunya dibuktikan dengan hadirnya duta besar dari Belanda ke Kantor Kementerian Infrastruktur dan Perumahan ini pada awal pekan ini.
(dna/rrd)